Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah meskipun alat bukti telah mengarahkan adanya kesalahan seorang tersangka atau terdakwa. Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkara terorisme merupakan salah satu perkara yang rentan terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam proses peradilannya. Tesis ini membahas mengenai pemahaman penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah, penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme, kendala penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme dan akibat hukum terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang didukung penelitian yuridis normatif. Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pemahaman dari penegak hukum jika asas praduga tidak bersalah berarti tidak bersalah dalam arti yang sebenarnya sehingga mereka selalu berpandangan sebagai penegak hukum mereka pasti menggunakan praduga bersalah. Pada umumnya asas praduga tidak bersalah telah diterapkan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara terorisme dengan mengupayakan pemenuhan hak tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berlangsung, namun tidak dapat dipungkiri masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas tersebut terutama pada tahap penangkapan. Beberapa kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah yaitu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif terhadap tersangka tersebut, masih adanya penegak hukum dan penasihat hukum yang kurang profesional, adanya pemahaman yang keliru mengenai asas praduga tidak bersalah sehingga penegak hukum mengedepankan praduga bersalah dan berpeluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan belum adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran asas praduga tak bersalah. Akibat hukum bagi pelanggaran asas tersebut belum secara jelas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kecuali untuk upaya paksa yang tidak sah dapat diajukan gugatan Praperadilan, meskipun pemeriksaan yang dilakukan disini hanya sebatas masalah administatif.
The presumption of innocence is a norm or a regulation containing the provisions which must be executed by the law enforcement officers to treat the suspect or the accused just like an innocent person, although the evidence has pointed out the guilt of the suspect or the accused. The application of the presumption in the criminal justice process is very important as a form of respect towards human rights. Terrorism case is one of the cases which is sensitive towards the presumption of innocence violation in the justice process. The thesis discusses the understanding of the law enforcement officers towards the presumption of innocence, the application of presumption of innocence in the terrorism criminal act case justice process, the challenges of the application of presumption of innocence in the terrorism criminal act case justice process, and the legal consequences towards presumption of innocence violation in the terrorism criminal act case justice process. This research is judicial empirical research supported by judicial normative research, while the analysis in the research was conducted by using the primary data as the main data and the secondary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement officers still have an understanding that presumption of innocence means innocence in the real meaning so that they, thinking as law enforcers, will always and definitely apply presumption of guilt. Generally, presumption of innocence has been applied by the Investigator, the General Prosecutor, and the Judge handling the terrorism cases by attempting to fulfill the rights of the suspect or the accused during the justice process. However, it cannot be denied that there are still violations towards the presumption, especially on the arresting phase. Several problems in the application of presumption of innocence in the arresting phase happen very often since the resistance from the suspect is considered to be harmful for the safety of the law enforcers or the surrounding society so that repressive acts should be done towards the suspect. Other problems are there are still some unprofessional law enforcers and legal advisors, there is a wrong understanding towards presumption of innocence so that the law enforcers prefer to apply presumption of guilt first, and this leads to the misuse of the authority, and there is still no strict sanction for the presumption of innocence violations. The legal consequences for the violations of the presumption have not been clearly governed in the provisions of the laws and regulations, except for the illegal forcing efforts whose complaint may be filed in the pretrial hearing, although the examination done here is only limited to the administrative problems.
