osisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dari
USD2.0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD62.0 miliar pada tahun 1997 dan
USD68.0 miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62.0 miliar pada tahun
2006 dan akhir tahun 2010 meningkat menjadi USD200,4 miliar. Besarnya stok
utang luar negeri Indonesia sudah menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi
Indonesia khususnya terkait dengan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui peranan
utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomis baik yang bersifat mendukung
dan tidak sedikit yang menilai bahwa utang luar negeri berdampak negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk kasus Indonesia dalam periode penelitian tahun 2001 sampai dengan
2010 diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebab tidak
berpengaruhnya utang dimaksud adalah adanya kebijakan transfer negatif sejak
tahun 2004 dimana penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkan
pembayaran cicilan pokok dan bunga, dengan salah satu tujuannya untuk
refinancing. Selain itu, pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (menutup
defisit APBN) lebih mengutamakan sumber dana yang berasal dari Surat Berharga
Negara (SBN) khususnya domestik yang sharenya mencapai 75% dari SBN yang
diterbitkan dalam periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini diperkuat pula
dengan masih rendahnya pengelolaan utang luar negeri mengingat Debt
Management Office (DMO) untuk mengelola utang luar negeri baru efektif
dibentuk pada tahun 2006 serta prudential regulation baik untuk pengelolaan
utang luar negeri Pemerintah dan Swasta masing-masng baru dimulai tahun 2006
dan 2007.
Dalam rangka pengelolaan utang luar negeri Pemerintah yang lebih prudent,
transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengaturan pengelolaan utang luar
negeri setingkat undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagi
pelaksanaan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya. dalam mendukung
pengelolaan ULN swasta yang prudent, arah kebijakan ULN swasta ke depan
harus lebih difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) penguatan sistem
monitoring ULN swasta melalui peningkatan cakupan informasi laporan yang
disampaikan oleh perusahaan swasta yaitu informasi lokasi bank pembayar
kewajiban luar negeri. Dengan demikian akan dapat diketahui dari mana sumber
valuta asing diperoleh dan dapat diprediksi dampaknya terhadap nilai tukar, (2)
peningkatan komunikasi dengan sektor swasta melalui program kemitraan
strategis, (3) peningkatan good corporate governance dalam pengelolaan utang
luar negeri swasta untuk meningkatkan concern terhadap risiko.
AbstractIndonesia's foreign debt position continued to increase from USD2.0
billion in 1966 to USD62.0 billion in 1997 and USD68.0 billion in 2004,
decreased to USD62.0 billion in 2006 and the end of 2010 increased to USD200,
4 billion. The magnitude of Indonesia's foreign debt stock has become its own
problems facing Indonesia in particular related to the role of Indonesia's
economic growth. Much research has been conducted to determine the role of
foreign debt on economic growth in both supporting and not a few who conssider
that foreign debt is impacting negatively on economic growth.
For the case of Indonesia in the study period 2001 to 2010 is known that
Indonesia's foreign debt has no effect on economic growth. From the survey
results revealed no influential one of the causes of the debt in question is the
existence of negative transfer policy since 2004 in which the withdrawal of
foreign loans is smaller compared to payments of principal and interest
installments, with one of his goals for refinancing. In addition, the government in
financing the development (closing the budget deficit) prefer the source of funds
from the Government Securities (SBN), particularly domestic sharenya reach 75%
of government securities issued in the period 2006 to 2010. This is confirmed also
by the still low considering the Debt Management Office (DMO) to manage the
debt effectively formed in 2006 as well as prudential regulation for the
management of government foreign debt and Private each new start in 2006 and
2007.
In order to manage the Government's foreign debt to more prudent,
transparent and accountable, it would require setting the level of foreign debt
management laws so as to provide legal certainty for the implementation of the
management of foreign debt. Futhermore, in supporting the prudent management
of private debt, private debt policy direction in the future should be more focused
on several aspects: (1) strengthening the monitoring system of private debt
through increased coverage of the report submitted by a private company that is
the location information overseas paying bank liabilities. Thus will be known from
which source of foreign exchange earned and predictable impact on the exchange
rate, (2) increased communication with the private sector through a strategic
