Penjualan Sepeda Motor yang dibeli secara angsuran pada prakteknya terkadang terjadi pertentangan di mana Kreditur menerapkan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada perjanjiannya, sedangkan Debitur yang juga bertindak selaku konsumen yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketika kedua Peraturan perundang-undangan tersebut berbenturan, permasalahan yang timbul adalah Apakah Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat efektif diberlakukan untuk mengatur penjualan barang secara cicilan dengan mempergunakan lembaga fidusia dalam perjanjian kreditnya?, Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Arbritrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan perkara sengketa antara pelaku usaha dan konsumen?, Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. No. 117PK/ Pdt.Sus/2009?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif. Lembaga Jaminan Fidusia dapat berlaku efektif pada penjualan sepeda motor secara angsuran apabila memenuhi ketentuan di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kreditur bukanlah perbuatan melawan hukum dan bukan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dalam putusannya Nomor 03/P3K/2007. Hakim Peninjauan Kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pdt.Sus/2009 seharusnya menyatakan menolak alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (Kreditur) berdasarkan pada Perjanjian yang dibuat oleh Debitur dan Kreditur tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, bukan berdasarkan pertimbangan itikad baik Debitur. Perusahaan Pembiayaan harus menggandeng Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang relatif mahal dapat dilakukan secara kolektif. Debitur juga harus membaca klausula asuransi agar ia benar-benar menjaga Objek Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata harus ada dalam perjanjian agar tidak terjadi tindakan sepihak. Agar tidak terjadi penyelesaian sengketa yang berbelit, maka para pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan penyelesaian sengketa secara non litigasi dan dalammelaksanakan hasil perdamaiannya tersebut.

---

Motorcycle sales are purchased in installments, in practice sometimes there is a contradiction in which the creditor to apply the provisions of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty to the pact, while the Debtor also act as consumers are protected by the provisions of Law No. 8 1999 on Consumer Protection. When both laws and regulations are in conflict, the problems that arise are Law No. Is. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty can be effectively applied to regulate the sale of goods on installment using fiduciary institution in the loan agreement?, How Arbritrase Advisory Council Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) decide in disputes between business and consumers?, How to judge the consideration of the Award No Supreme Court. No. 117PK / Pdt.Sus/2009?.

The research method used is the method of juridical normative research is a study of secondary data using primary legal materials. Analysis of the data obtained is done by qualitative methods. Institute for Fiduciary Warranty to be effective in motorcycle sales in installments if they meet the provisions in the Act Fiduciary Warranty those providing legal certainty for creditors and debtors. Foreclosure actions by lenders is not a tort and not breach the Consumer Protection Act as the Dispute Settlement Body ruling in its decision No. 03/P3K/2007 consumers.

Judges Review by Supreme Court Number 117PK/Pdt.Sus/2009 should reject the reasons stated Applicant Review (Creditors) based on the agreement made by the debtor and creditors have no power eksekutorial, not based on good faith consideration of the Debtor. Funding must be notary public holding company in the manufacture of fiduciary deed, registration fees are relatively expensive fiduciary who can do collectively. Debtors must also read the insurance clause that he actually keep Attraction fiduciary. The provisions of Article 1266 Civil Code must exist in the agreement to avoid unilateral action. To avoid complicated dispute settlement, the parties have good faith in implementing non-litigation dispute resolution and in implementing the peace.