ABSTRAKSetiap keputusan yang diambil pemerintah apapun bentuknya pasti membawa suatu akibat bagi masyarakat. Akibat tersebut dapat bersifat postif ataupun negatif. Begitu juga dengan keputusan pemerintah mencabut izin trayek bus reguler sebagai akibat dioperasikannya busway koridor IX dan X . Skripsi ini membahas perlindungan hak penumpang bus reguler akibat pencabutan izin trayek bus reguler. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis.Dalam penelitian ini disimpulkan mengenai latar belakang pencabutan izin, kewenangan pemerintah dalam pencabutan izin dan permasalahan yang dialami konsumen yang diakibatkan dari pencabutan izin trayek bus reguler oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hasil penelitian ini berupa analisis hak konsumen yang dirugikan akibat pencabutan izin trayek dan upaya hukum atas masalah tersebut.
ABSTRACTAny decisions taken by the gozvernment in any form must be brought to the result for the people. The result can be either positive or negative. It is also the decision of the Government to revoke the permission of the regular route bus, as a result of the operation of the corridor routes of buses IX and X. This thesis discusses the protection of regular bus passengers due to revocation of a regular bus route permit. The study of this thesis is a normative legal study with the research library of forms and the analytical approach. The study concluded about background revocation, government authority on the permit revocation and problems experienced by consumers as a result of the revocation of regular bus routes permit by the Government of the DKI Jakarta. The results of this form is an analysis on the rights of consumers suffered because of the revocation of the permit route and the remedies for the problem.
