UI - Tesis (Open) :: Kembali

UI - Tesis (Open) :: Kembali

Peranan notaris dalam proses pembubaran dan likuidasi poerseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PT. PMA) atas dasar sukarela (studi mengenai PT. X (dalam likuidasi)) = The role of notary in the process dissolution and liquidation limited liability company established in the framework of foreign investment (PT. PMA) on voluntary basis (a study on PT. X (In liquidation))

Renny Andriani; Felix O. Soebagio, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Akhmad Budi Cahyono, examiner (, 2012)
 Abstrak
[ABSTRAK

Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan
diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga
melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau
menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis.
RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan
dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT
PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan
adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan
pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila
PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak
melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT
dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan
pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar
bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan
jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat
menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan
Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum
penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus
dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi
disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan
dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam
kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini
diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat
penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai
aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.


Abstract

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born
and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the
legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its
legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as
it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation. The
process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the
dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process,
namely the obligation to perform revocation of business license PMA from
BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the
dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how
the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is
doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke
up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so
that the notary services have an important role. The notary must be able to run the
authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master
the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA
impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally.
This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary
with qualitative analysis. The results suggested that the provisions of the
authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and
liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in
the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to
run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities.;Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan
diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga
melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau
menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis.
RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan
dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT
PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan
adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan
pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila
PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak
melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT
dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan
pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar
bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan
jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat
menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan
Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum
penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus
dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi
disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan
dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam
kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini
diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat
penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai
aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.


Abstract

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born
and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the
legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its
legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as
it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation. The
process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the
dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process,
namely the obligation to perform revocation of business license PMA from
BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the
dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how
the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is
doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke
up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so
that the notary services have an important role. The notary must be able to run the
authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master
the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA
impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally.
This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary
with qualitative analysis. The results suggested that the provisions of the
authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and
liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in
the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to
run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities., Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu PT sebagai badan hukum, lahir dan
diciptakan berdasar proses hukum. Oleh karena itu, kehancurannya pun mesti juga
melalui proses hukum. Pembubaran PT, tidak otomatis mematikan atau
menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham masih tetap eksis.
RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan
dengan proses pembubaran atau likuidasi. Proses pembubaran dan likuidasi PT
PMA tidak jauh berbeda dari pembubaran PT pada umumnya. Yang membedakan
adalah dalam hal proses pemberesannya, yakni kewajiban untuk melakukan
pencabutan terhadap izin usaha PMA dari BKPM. Permasalahan terjadi apabila
PT yang telah melakukan pembubaran berdasarkan keputusan RUPS tidak
melakukan proses pemberesan (likuidasi), bagaimana status hukum suatu PT
dalam proses likuidasi? bagaimana akibat hukum PT yang melakukan
pembubaran tanpa melakukan proses likuidasi? kapan suatu PT dikatakan benarbenar
bubar? Pembubaran dan likuidasi PT, khususnya PT. PMA, memerlukan
jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat
menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan
Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum
penanaman modal karena pembubaran PT. PMA memberikan dampak yang harus
dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi
disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan
dalam lembaga yang berwenang dapat merevisi beberapa ketentuan dalam
kaitannya dengan pembubaran dan likuidasi PT PMA. Dari penelitian ini
diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam pembubaran dan likuidasi sangat
penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai
aktanya mendapat penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.


Abstract

The background in the writing of this thesis, namely PT as a legal entity, was born
and created by the legal process. Therefore, any destruction must also through the
legal process. Dissolution PT, does not automatically shut down or eliminate its
legal entity status. The shareholders still exist. GMS is still functioning as long as
it takes a decision regarding the process of dissolution and liquidation. The
process of dissolution and liquidation of PT PMA is not much different from the
dissolution of the PT in general. The difference is in terms of liquidation process,
namely the obligation to perform revocation of business license PMA from
BKPM. Problems occur when the PT who has made a decision based on the
dissolution of the GMS does not make the process of settlement (liquidation), how
the legal status of a PT in the process of liquidation? how the legal effect of PT is
doing the dissolution without liquidation process? when a PT is said really broke
up? Dissolution and liquidation of PT, particularly PT. PMA, requires notary so
that the notary services have an important role. The notary must be able to run the
authority and obligations under the Law Notary and prosecuted not only master
the corporate law, investment law but also because of the dissolution of PT. PMA
impact must be understood by a notary in carrying out their duties professionally.
This study is normative and legal research is descriptive and multi-disciplinary
with qualitative analysis. The results suggested that the provisions of the
authorized agency may revise some provisions in relation to the dissolution and
liquidation of PT PMA. From this study the conclusion that the role of notary in
the dissolution and liquidation is very important and should be notary authority to
run fine until the deed received the acceptance notification from the authorities.]
 File Digital: 1
 Metadata
No. Panggil : T21701
Pengarang :
Pengarang/kontributor lain :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2012
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 133 pages; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 129-133
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI. Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T21701 15-18-694918532 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20280690