Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998, PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya ?Pemekaran Kantor Pertanahan? sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan hukum menajadi diragukan keabasahannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa ?Skorsing? tidak dihiraukan oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.
The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1) of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998 Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work area Land Office in Surabaya 2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed land is another Land Deed Makers Acting in the working area of the Land Office originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the presence of the Head of the Land Office.
