Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpedoman pada Undang- undang Jabatan Notaris, Kepmen, Permen, dan Kode Etik Notaris. Dari hasil analisa penelitian ini pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris di kota bogor telah berjalan tetapi belum maksimal.

---

In creating authentic deed, the notary should follow the rule in Act no 30 of 2004 about notary law (UUJN) which is base of notary position law. The minister of justice and human right has an authority to supervise and guide notary. Then, the authority is mandated to Assembly of notary supervisor. This research is analyzed by analytic descriptive in using normative jurisdiction approach. The supervision from assembly of supervision of Bogor has guidance to Act of Notary Law (UUJN), the Minister Ajudication (kepmen), the Minister Code (permen), and Notary Public Code of Ethics. The result is that supervision toward the notary position implementation in Bogor runs but not well yet.