Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil serta berlakunya perjanjan perdagangan bebas di beberapa regional telah membuat masing-masing negara di dunia ini untuk cenderung melakukan tindakan yang dapat melindungi keberlangsungan industri di dalam negeri. Usaha yang dilakukan tersebut berupa pemberlakuan hambatan perdagangan. Meskipun WTO pada dasarnya hanya memperbolehkan pemberlakuan hambatan tarif namun WTO juga memberikan pengecualian yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal XX GATT yang memberikan kemungkinkan pemerintah bertindak atas perdagangan untuk melindungi manusia, hewan dan tanaman, kehidupan atau kesehatan dengan ketentuan tidak menyebabkan timbulnya hambatan perdagangan yang tidak perlu. Proteksi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pengecualian dalam GATT mengarah pada pemberlakuan hambatan non tarif. Selain ketentuan dalam WTO yang telah meminimalisir penggunaan hambatan tarif sebagai jalan proteksi industri dalam negeri, penggunaan standar dan pemberlakuannya secara wajib akan meningkatkan kemampuan produsen menghasilkan produk yang mampu memasuki pasar internasional.
Menurut Michael E. Porter sektor industri yang memiliki peran penting dalam mendorong daya saing nasional karena di dalam sektor industri sumberdaya manusia, modal dan kekayaan alam dikelola dan dimanfaatkan untuk memproduksi barang/jasa pada tingkat biaya yang efisien dan menjualnya kepasar secara kompetitive. Keunikan Indonesia (National differencess) merupakan faktor pembeda yang dapat menjadi komponen unggulan bagi produk-produk impor. Keunikan-keunikan ini dapat diakomodir dalam bentuk standar produk. Salah satu usah untuk memulihkan kondisi industri Baja yang terkena guncangan hebat pemerintah telah memberlakukan Standar nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas secara wajib. Pemberlakukan ini diharapkan akan memberikan perbaikan pada kondisi industri baja dalam negeri. Namun dikarenakan kurangya kajian resiko sebelum diberlakukannya telah menimbulkan banyak permasalahan baru yang merugikan produsen dalam negeri, sehingga perlu p
Conditions of an unstable world economy and the entry into force of the Free Trade Agreement on several regional have made each country in the world to tend to perform actions that can protect the sustainability of the industry in their country. The work done in the form of imposition of trade barriers. Although the WTO is basically only allows the application of WTO tariff barriers but it also provides a general exception under Article XX of GATT which provides possibility of government to act on trade to protect human, animal and plant life or health of the provisions do not cause barriers to trade are not necessary. Protection conducted pursuant to the provisions in the GATT exception leads to the application of non-tariff barriers. In addition to provisions in the WTO which has been to minimize the use of tariff barriers as a way of protection of domestic industry, the use of mandatory standards and enforcement will improve the ability of manufacturers producing products that are capable of entering the international market. According to Michael E. Porter's industrial sector has an important role in boosting national competitiveness in the industrial sector for human resources, capital and natural resources are managed and utilized to produce the goods / services at efficient cost levels and sell them to the market is competative. The uniqueness of Indonesia (National differencess) is a differentiating factor that can be superior components for imported products. Uniqueness of this uniqueness can be accommodated in the form of product standards. One need to restore the condition of the steel industry hit by huge shock to the national government has implemented Standar Nasional Indonesia (SNI) steel sheets, plates and hot rolled coils are mandatory. Enforcement is expected to provide improvements to the condition of the domestic steel industry. But due to lack of risk assessment prior to the enactment of new issues has given rise to many adverse domestic manufacturers, so it needs to review so as not to harm the domestic industry
