Perkawinan lahir dari kesepakatan antara calon suami-istri, dimana Undang-Undang menetapkan apabila mereka melangsungkan perkawinan maka segala harta benda yang diperoleh dalam masa berlangsungnya perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Namun sebelum perkawinan berlangsung Undang-undang memungkinkan calon suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bab VI pasal 139-167 adalah perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak saat perkawinan ditutup sedangkan mengikat pihak ke tiga sejak di kantor Catatan Sipil maupun KUA dan tidak dapat berubah selama perkawinan berlangsung. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan melalui akta tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan dapat diubah berdasarkan persetujuan suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis menguraikan pembahasan dari permasalahan hukum yang timbul dalam praktek khususnya bagi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta akibat dimungkinkan dilakukannya perubahan akta tersebut oleh Undang-Undang, seperti bagaimana Notaris menafsirkan batasan kerugian pihak ketiga dalam perubahan perjanjian tersebut, mengingat bentuk harta perkawinan serta kepengurusan harta tersebut ditentukan berdasarkan ada tidaknya akta perjanjian perkawinan tersebut di awal perkawinan.

---

Marriage was born from an agreement between the prospective husband and wife, in which the Act sets if they hold a marriage then all property acquired during the course of the marriage becomes joint property. But before the marriage law allows prospective spouses to make a covenant marriage is a covenant on the property of the spouses during their marriage which deviate from the principles or guidelines stipulated by the Act. The agreement set forth in the Book of Marriage Act chapter VI of the Civil Code section 139-167 is an agreement made by deed of Notary before the marriage takes place and come into force since the time of the marriage tie is closed while a third party since the Civil Registry office or KUA and can not be changed during the marriage took place. While Article 29 of Law No. 1 of 1974 states that the marriage covenant made before or during marriage through a written deed was passed by the marriage registrar employees and can be changed by approval of the spouses does not damage a third party. Through methods of library research and interviews the author outlines the discussion of legal issues that arise in practice, especially for the notary as a public official authorized to make the deed due to possible changes in the deed was done by the Act, such as how to interpret the limits Notary third party losses in a change in the agreement, given the form of marital property, and stewardship of assets is determined based on the presence or absence of the marriage covenant deed in early marriage.