Turunnya rezim Soeharto membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan atau yang lebih dikenal dengan istilah reformasi terjadi disegala bidang. Sejalan dengan reformasi, pemerintah telah mengeluarkan satu paket Undang-Undang baru yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah secara efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001. Menjelang berjalannya pelaksanaan otonomi daerah, isu tersebut semakin semarak dibicarakan oleh berbagai pihak. Termasuk diantaranya oleh media massa. Dalam menanggapi suatu realitas yang ada di dalam masyarakat, setiap media massa mengkonstruksi realitas secara berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas membingkai dan membahas isu otonomi daerah ? Apakah ada perbedaan antara surat kabar daerah dan pusat dalam menanggapi isu mengenai otonomi daerah ? Apakah isi pemberitaan pada Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas mendukung, menolak atau tidak berpihak (netral) terhadap isu otonomi daerah ? Peneliti menggunakan Metode Semiotik Sosial dari M.A.K Halliday dan Raquiyya Hassan, untuk menganalisis teks atau wacana mengenai isu otonomi daerah yang ada pada Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas. Harian Banjarmasin Post merupakan surat kabar daerah yang berbasis di Banjarmasin dan beredar di wilayah Kalimantan. Sedangkan Harian Kompas adalah surat kabar nasional yang berbasis di Jakarta dan beredar di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap wacana mengenai otonomi daerah pada Harian Banjarmasin Post dan Harian Kompas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara kedua media ini dalam menampilkan isu otonomi daerah tersebut. Harian Banjarmasin Post yang merupakan surat kabar daerah mengangkat isu otonomi daerah dari sisi kesiapan daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Sedangkan Harian Kompas lebih banyak menonjolkan dampak negatif dan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam wacana yang dibangun oleh harian Banjarmasin Post terlihat jelas bahwa media ini mendukung isu otonomi daerah. Banjarmasin Post lebih berpihak pada pemerintah daerah. Sedangkan Harian Kompas menampakkan kecenderungan bersikap kritis terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Harian Kompas lebih berorientasi pada perspektif pusat.