Kebijakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dilakukan paling lambat 1 Januari 2014 sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, hanya sedikit Pemerintah Daerah yang sudah siap melakukan transisi pemungutan PBB-PP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran analisis mengenai Faktor-Faktor Penentu Kebijakan dan Cost and Benefit Analysis dalam Kebijakan Pendaerahan PBB-PP. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor perumus kebijkan dan studi literatur. Adapun hasil yang diproleh peneliti adalah ditemukan faktor-faktor penentu yang terdiri atas tiga faktor penghambat dan empat faktor pendorong. Selain itu, penulis juga menemukan kerugian dan manfaat yang akan timbul dari kebijakan tersebut.

---

January 1st of 2014 is the deadline of the implementation of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector as stated on Local Tax and Charges Act Number 28 Year 2009. Yet, The Local Authorities which has prepared for the transition is only few. This research?s purpose is to describe analytically about The Policy Determinants and Cost and Benefit Analysis of The Decentralization of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector. The study was conducted through in-depth interviews to The Actors of the policy formulation and also through literature study. The author found that there are some determinants consist of three inhibiting factors and four driving factors. The author also found some cost and benefit that may occur from this policy implementation.