Perekonomian Indonesia yang semakin memburuk semenjak krisis ekonomi tahun 1997 mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Jakarta, sebagai ibukota negara juga turut mengalami hal yang sama. Banyak buruh, pekerja, dan karyawan yang akhirnya kehilangan pekerjaan Hal ini kemudian membuat masyarakat pada kelas ekonomi bawah ini kemudian berusaha untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok masyarakat ini kemudian mulai mencari nafkah pada sektor informal. Berbagai pekerjaan mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Sayangnya, seringkali mereka melibatkan anak- anak mereka untuk turut mencari uang bagi kebutuhan keluarga. Anak- anak yang seharusnya berada di sekolah untuk menuntut ilmu, seringkali terlihat di jalan mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Anak- anak ini seringkali terlantar dan menjadi korban eksploitasi dari lingkungan tempat mereka berlindung, bahkan eksploitasi dari orang tua mereka sendiri. Anak- anak ini kemudian akhimya menjadi komoditi yang dapat digunakan untuk mencari uang dan membantu perekonomian keluarga. Fenomena anak jalanan ibukota yang terus merebak ini kemudian disikapi melalui pemberian bantuan pendidikan dan ketrampilan kepada para anak jalanan untuk meringankan beban mereka. Bantuan ini berdatangan dari berbagai pihak baik dari yayasan dalam negeri, LSM asing, dil. Salah satu pihak yang turut memberikan bantuan adalah pemerintah melalui Pemda DKI. Hal ini sangat berkaitan dengan pasal 34 dalam UUD 1945. Pemda DKI melalui Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial mempunyai peran yang besar untuk menyikapi fenomena anak jalanan ini dengan baik. Berbagai model penanganan ditawarkan untuk membantu membina kembali kehidupan anak jalanan ini. Model- model penanganan ini adalah bentuk kebijakan teknis operasional yang disusun oleh Subdinas Kesejahteraan Anak Keluarga dan Lanjut Usia. Model- model itu kemudian dikembangkan untuk diberlakukan dalam menyikapi anak jalanan ibukota. Dalam pelaksanaannya model ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas. Model penanganan yang diberikan untuk menyikapi fenomena anak jalanan ini beragam mulai dari pengembalian kepada keluarga anak jalanan, pemberdayaan panti sosial dan rumah singgah, serta model penanganan langsung di jalan. Terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penyelenggaraan model- model ini. Salah satu di antara kekurangannya adalah masih sedikitnya jumlah anak jalanan yang dapat menerima pembinaan dan pendidikan serta ketrampilan yang diselenggarakan oleh Pemda DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Penulis mencoba memberi gambaran kondisi anak jalanan serta peran Pemda DKI dalam menyikapi fenomena anak jalanan ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan observasi dengan pengamatan tidak terlibat, wawancara tak berstruktur, dan studi kepustakaan.