Penelitian ini membahas mengenai masalah divestasi saham di bidang pertambangan dalam PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pada tahun 2010, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membeli 7 % saham divestasi PT NNT dengan nilai pembelian sebesar US$ 246.8 juta. Pembelian saham divestasi ini tidak berjalan mudah karena mendapat tentangan dari berbagai pihak termasuk dari Komisi XI DPR RI yang merekomendasikan agar PIP membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai dasar hukum yang diterapkan untuk pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dari Nusa Tenggara Partnership B.V. Argumentasi dan dasar hukum rekomendasi Komisi XI DPR RI kepada PIP untuk membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010, serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian pembelian saham divestai PT NNT tahun 2010 terhadap transaksi-transaksi bisnis dan aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS dengan PIP sebagai pemegang saham. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahanpermasalahan tersebut adalah PIP sudah melakukan tindakan pembelian saham divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI nampak tidak mempertimbangkan akibat dan implikasi hukumnya jika pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT benar-benar dilakukan, yang akan dapat merugikan pihak ketiga, karena dapat berdampak kepada keabsahan dan keberlangsungan transaksi-transaksi dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS. Dengan demikian pihak ketiga yang dirugikan dari akibat hukum pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut berhak meminta pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan sebagai pemberi kuasa kepada PIP untuk melakukan pembelian saham divestasi PT NNT.

---

This thesis analyses the issues of divestment in mining area of PT Newmont NusaTenggara (PT NNT). In 2010, the Government Investment Center (PIP) acquired 7% shares in PT NNT with the value of U.S. $ 246.8 million. Purchasing of such shares for divestment purpose have not settled smoothly and easier due to facing various obstacles particularly from the Commission XI of the Republic of Indonesia Parliament which have recommended the government the Republic of Indonesia Parliament. This study uses normative juridical research method. The issues which have been analysed are the legal basis applied for to the purchase of shares of PT NNT divestment in 2010 by PIP from Nusa Tenggara Parnership B.V, arguments and legal basis for the recommendation of Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement in PT NNT in 2010 by PIP, and the legal effect and implication to the revocation of the purchase of shares agreement to the transactions and corporate actions made and entered into by PT NNT by or based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. This research have found that PIP has bought the divestment shares based on and in accordance with the prevailing regulations, but such recommendation of the Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement apparently have not considered its legal implication or consequence if the revocation of such purchase of shares agreement implemented which created loss for third parties caused by the validity and continuity of the existing transactions and any legal actions made by PT NNT based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. Therefore, the relevant third parties which have been lost caused by the revocation of such purchase of shares agreement are entitled to claim and sue the Ministry of Finance as grantor of the proxy to PIP to purchase the divestment shares in PT NNT.