Tesis ini membahas kebijakan publik pasar tunggal dan basis produksi ASEAN untuk produk Elektronika terhadap daya saing nasional dengan studi kasus lampu swaballast. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN produk elektronika, merupakan bagian dari komitmen kuat para pemimpin ASEAN dalam mewujudkan komunitas masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan kebijakan publik berupa regulasi teknis yang tepat bagi industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri. Tujuan utama tesis ini ialah memberikan rekomendasi alternatif skenario regulasi teknis yang efektif dan cerdas kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Tesis ini menggunakan metode trade-off sebagai alat analisisnya.Hasil penelitian menunjukkan, dari ketiga alternatif skenario kebijakan, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan mempertimbangkan industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri menjadi prioritas utama dengan bobot 62,32%. Selanjutnya, regulasi teknis yang selaras dengan ketentuan perjanjian AHEEERR tanpa mempertimbangkan industri dan lembaga penilaian kesesuaian dalam negeri sebagai prioritas kedua dengan bobot 23,95%. Prioritas skenario kebijakan terakhir yaitu regulasi teknis tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian AHEEERR dengan bobot 13,72%.

---

The focus of this thesis is to analyse public policy on the implementation of ASEAN Single Market and Production Based on Electronic Product for National?s Competitiveness which case study is swaballast lamp. ASEAN Single Market and Production Based on Electronic Product is a part of strong ASEAN Leaders? commitment in realizing ASEAN Economic Community in 2015. For this reason, Indonesia government need to develop a good public policy for domestic industry and conformity assessment body. The main purpose of this thesis is to provide the alternative recommendation of technical regulation to government in improving national competitiveness. This thesis uses trade off method as a tool of its analysis.Result of research shows that based on three public policy alternatives, technical regulation which in line with provision of AHEEERR agreement taking into account of capability of domestic industry and conformity assessment body would be the most priority with score 62,32%. Then, followed by technical regulation which in line with provision of AHEEERR agreement regardless capability of domestic industry and conformity assessment body would be second priority with score 23,95%. The last priority is technical regulation which is not in line with provision of AHEEERR agreement with score 13,72%.