Penelitian menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Analisis dilakukan dengan menyusun hirarki pemilihan kebijakan mengatasi kemacetan di kota Bekasi dalam 5 level alternatif, yaitu tujuan, sasaran, kendala, aktor atau pelaku, dan alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh alternatif pada setiap level yang ada, responden expert memilih sasaran utama adalah penataan ruang dan wilayah yang terencana dengan baik namun mendapat kendala pada kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku yang paling berperan untuk mengatasi kendala keterbatasan keuangan daerah dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Sementara petugas lalu lintas adalah pelaku utama untuk mengatasi kendala pada lemahnya penegakan hukum. Kebijakan prioritas yang dipilih untuk mengatasi kemacetan di kota Bekasi adalah melakukan perbaikan manajemen lalu lintas dan shifting operasional angkutan kota, kemudian penegakan disiplin, penggantian moda transportasi massal, pemindahan terminal induk kota Bekasi, dan yang terakhir adalah perbaikan dan pembangunan ruas jalan lokal dan jalan tol.
Research using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis was done by constructing a hierarchy of policy choices to overcome congestion in the city of Bekasi in 5-level alternatives, which is goals, objectives, constraints, actor or actors, and policy alternatives. The results showed that based on the overall alternative of each level by the expert respondents chose the main target is the structuring of space and well-planned areas but have constraints on the lack of coordination among government agencies. The government is the perpetrator of the most instrumental to overcome the limitations of local financial constraints and lack of coordination among government agencies. While traffic officials are the main actors to overcome the constraints on weak law enforcement. Selected priority policies to tackle congestion in the city of Bekasi is traffic management improvements and shifting urban transportation operations, then the enforcement of discipline, the replacement of mass transportation, removal of terminal stem Bekasi city, and the latter is the improvement and construction of local roads and highways.
