Tesis ini membahas mengenai kebijakan pemerintah di sektor transportasi, khususnya di daerah perkotaan. Penelitian ini mengambil studi kasus di wilayah Kota Tangerang. Tingginya angka kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal, serta kerugian material dan kerugian imaterial akibat ketidak efisienan sistem transportasi, melatar belakangi penelitian ini. Lambatnya pemerintah pusat dalam mensosialisasikan undang-undang dalam hal pengimplementasian di daerah, menciptakan permasalahan tersendiri di banyak daerah di Indonesia. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara pusat dan daerah, juga menjadi permasalahan yang mengakibatkan menjadi lambatnya proses adopsi pembangunan secara keseluruhan. Tesis ini dengan menggunakan metode AHP (Analityc Hierarchy Process). Meneliti seberapa besar pengaruh pemangku kepentingan berperan dalam menciptakan iklim atau kondisi transportasi yang ideal. Pada penelitian ini pemangku kepentingan(stakeholders) ini dikelompokkan menjadi tiga yakni, Pemerintah, Legislatif, dan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu April hingga Juni 2010 juga mencari alternatif tindakan atau alternatif kebijakan yang dapat dijadikan prioritas oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengurai persoalan lalulintas khususnya di Kota Tangerang.
This study discusses the government policy in the transportation sector with focus on the urban areas. Tangerang city has been chosen as the case study due to the high numbers of deaths caused by accidents on the roads. The high numbers of accidents that cause deaths, according to the Indonesian police records, reached approximetely 11000 people per year. I concluded that this high numbers of losses of deaths are very significant to understand the implementation of the transportation policy in Tangerang. In order to solve the problem, in searching for solutions, I decided to use Analytic Hierarchy Process method (AHP) as my research method to examine how much influence of the stakeholders in making the transportation conditions become ideal for safetiness and efficiencycy. In the study, the stakeholders are grouped into three types of groups according to their sectors namely; Government Authorities, Legislative Authorities, and Community (Public Users). The study has been conducted from April to June 2010. The study also aims at an understanding of the alternative policies of urban transportation which become a priority in searching for a better solution to the current conditions in Tangerang. I found that the Indonesian Government is too slow in inplementing the transportation regulations to the local government. This slow implementation has also created a major problem for other local governments in Indonesia, including the area which I choose as my case study. Another problem arise because of the slow implementation are an inequality in quality of human resources between Indonesian government in Jakarta and local governments and inequality of development in other district areas in Indonesia. Based on these conclusions I have established alternative suggestions for the local governments to take better policies for the future.
