ABSTRAK
Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan kekuasaan Sekretariat Negara. sebagai salah satu birokrasi nasional, dalam konstelasi politik dan pengaruhnya. dalam bidang perekonomian. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kekuasaan Sekretariat Negara dalam perekonomian nasional pada. dekade tampil seperti 198121-1987. Karena. dalam perioda ini untuk mengendalikan beberapa. pos lembaga itu perekonomian, melalui Keppres 14A pengelolaan proyek APBN, Keppres 1121/1980 Tim pengendali pembelanjaan barang peralatan pemerintah baik departemen maupun non departemen dan pemusatan penanganan proyek pemerintah yang bernilai di atas Rp. 5121121 juta, pelembagaan sektor produksi dalam negeri pada UP3DN, Badan Koordinasi Penanaman Modal CBKPM, dan dua Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pengungkapan skripsi ini tentang besarnya pengaruh Sekneg selama kepemimpinan Sudharmono dimulai dari sejarah berdirinya sejak tahun 1945. Tampilnya sekneg di bawah kepemimpinan Sudharmono sebagai suatu kekuatan politik bukanlah dicapai melalui prestasi dalam waktu yang singkat. Namun kelompok Sudharmono sejak masa Orde Lama telah membangun suatu hubungan dan karir yang panjang. Sudharmono, Ismail Saleh, Ali Said, Moerdiono, Ginanjar Kartasasmita telah meniti kekuasaannya melalui Peperti, Peperpu, G.V, KOTI, PTHM, Sekretariat Presedium Kabinet, hingga kemudian ke Sekneg. Tahap konsolidasi, tahap pengembangan pelayanan administrasi Presiden dilalui dengan suatu prestasi kerja yang penuh loyalitas dan berbagai tantangan. Dengan demikian Sekneg berupaya menyandang sebagai pembantu utama Presiden dan lembaga yang dipercaya Presiden. Dengan memakai pendekatan patrimonial dan 3 hipoteia, penulis mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh Sekneg dalam perekonomian. Setelah menghadapi kelompok Teknokrat, kelompok ABRI/Hankam dan bekerja sama dengan Departemsn PerindLtstrian, BPPT/Habibi, dalam perioda 1983-1987, Sekneg berupaya mengusulkan dan mengembangkan kebijaksanaan ekonomi proteksi dan strategi industri substitusi impor supaya Presiden memberi kepercayaan atau wewenang dalam menguasai sumber-sumber perekonomian.