Wajib belajar 9 tahun adalah salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah mentargetkan anak usia 7-15 tahun harus bersekolah. Fakta yang ada adalah masih banyak masyarakat yang tidak dapat bersekolah di jenjang pendidikan dasar karena alasan ekonomi dan bahkan kemudian menjadi pekerja jalanan. Sekolah Dasar Kelas Layanan Khusus (KLK) adalah salah satu dari program pemerintah yang ditujukan memberi kesempatan kepada anakanak yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah. Program ini sudah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia dengan menggunakan dana APBN, hanya kota Surabaya yang bisa melaksanakan dengan menggunakan dana APBDnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi program dan faktor-faktor yang mendukung yang ada di Kota Surabaya sehingga program SD KLK ini bisa di laksanakan dengan baik . Program SD KLK di dua SD sampel di Kota Surabaya dengan menggunakan dana APBD ini juga bisa mengembalikan anak yang putus sekolah sebanyak 60 anak dan 30% diantaranya bias dikembalikan ke kelas regular. Diharapkan program ini bisa dikembangkan ke Kabupaten/Kota lain dengan menggunakan dana APBD masingmasing Kabupaten/Kota.
Nine year compulsory basic education is one of the priorities programme in Indonesia. The government targeted that all children age 7-15 years should go to school. In fact, many children are drop out and lives in the street due to economic problem. Special education service through providing special class is a program to enroll the street children in accessing education. This has been implementing in several districts including Surabaya City, the only district who provided local budget to support this program. This research aims to describe the implementation of the special class services at Dupak I and Banyu Urip III/364 primary schools in Surabaya. It is found that these schools succeed to enroll 60 out of school children and about 30% of them has been joined to the regular classes. It is recommended that this program could be implemented broader and supported by local governments.
