Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan persekongkolan tender sebagai bahan kajian utama. Selain itu, penulis membahas mengenai tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi minyak tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diputus secara sah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melihat mengenai praktik persekongkolan tender dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis juga melihat permasalahan dalam hal bagaimana pembuktian KPPU dalam penerapan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum persaingan usaha.

---

This thesis explores practices of unhealthy business competition and monopoly regulated by Law Number 5 and the year of 1999 by highlighting the case of Abuse of Tender Regulation as the main assessment. Included in the study is the case of Procurement Procedure for the government institutions. Case studies among others, tendering process for construction and procurement in the Directorate General of Oil and Gas in the Conversion Program from Oil to Natural Gas which was pleaded as unlawfully against the article 22 Law number 5 and the year of 1999 by Regulatory Commission for Business Competition ( KPPU ).

Normative Research Method is adapted by focusing on practices of tender conspiracy within the frame of law of business competition in Indonesia. Problem of vindication in court by KPPU and in applying the Regulation of Article 22 Law Number 5 the year of 1999 in the decision by KPPU is in fact, in accordance with the Business Competition Regulation in Indonesia.