Skripsi ini membahas tentang aksi penutupan studio di Jakata tahun 1957 yang dilakukan oleh produser film yang tergabung dalam organisasi PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia) untuk meminta perlindungan terhadap perfilman nasional. Berbagai permasalahan yang terjadi pada awal kemunculan peusahaan film pribumi membuat industri perfilman di Indonesia menjadi tidak berkembang. Adanya persaingan dengan film asing merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kejatuhan film Indonesia. Selain itu, masalah perfilman yang di urusi berbagai departemen pemerintahan pun menyebabkan sulitnya mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perfilman di Indonesia. Akhirnya di tahun 1964, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1964 tentang pembinaan perfilman nasional. Dengan keluarnya Penpres ini, urusan perfilman berada dibawah Departemen Penerangan dan merupakan suatu jalan untuk melindungi perfilman nasional.
This thesis discusses about the action of closure of studio in Jakarta in 1957. This action was made by Indonesian producers who joined in PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia). They demanded the government to protect the national film industry. Various problems made the early emergence of Indonesian film company can‟t grow up. The main factor that made them unable to grow is, the foreign films. The Indonesia films unable to compete with the film from overseas. In addition, the Indonesian film industry are managed by various government departments. It causes the difficulty of taking a policy to resolve the problems of Indonesia film industry. Finally after doing various actions, in 1964 government issued a Presidential Decree No. 1, 1964. This is the regulation about the guidance of national films. With the release of this Presidential Decree, the Indonesia film industry is managed under the Information Department.
