Berdasarkan pada tingkat perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, Kabupaten Muna dikategorikan sebagai salah satu kabupaten tertinggal, sehingga diperlukan berbagai stategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk menganalisis potensi sektor basis dan non basis daerah serta kemampuan kompetitifnya dibandingkan dengan daerah diatasnya. Selanjutnya dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menganalisis strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.
Sruktur perekonomian Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor utama dan juga merupakan sektor basis daerah yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor ekonomi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,23 persen, sedangkan sektor ekonomi yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang tumbuh sebesar 4,78 persen.
Berdasarkan tipologi, wilayahnya Kabupaten Muna memiliki satu sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan ada dua sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu pertanian dan jasa-jasa serta ada lima sektor yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
Melalui analisis AHP dilakukan analisis mengenai strategi dan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, maka pembenahan dari aspek kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas pertama, selanjutnya dari sisi pemasaran daerah pada prioritas kedua serta penyediaan infrastruktur fisik menjadi perioritas berikutnya.
Dengan teridentifikasinya potensi sektor-sektor basis daerah yang mampu memberikan nilai kontribusi bagi sebagian besar masyarakat dan pemerintah serta upaya perbaikan dari berbagai kriteria strategi dan kebijakan terhadap pengembangan pembangunan wilayah terutama dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini perioritas pendidikan dan pelatihan, maka keinginan untuk menciptakan percepatan pengembangan pembangunan wilayah akan menjadi kenyataan.
Pemerintah Kabupaten Muna diharapkan mengagendakan secara sinergis sekaligus melaksanakannya, sehingga kebijakan pembangunannya tepat sasaran juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan struktur perekonomian daerah, sehingga akan bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat muna itu sendiri.
Based on the level of development of regional development in Indonesia, Muna categorized as one of the districts lagging behind, necessitating a variety of strategies and policies in order to develop regional development. This study uses a method Location Quotient (LQ) to analyze the potential of the base and non base region as well as its competitive ability compared with the area above it. Furthermore, the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) to analyze the strategies and policies in the framework of regional development at Muna.
Structure regency economics Muna during the last five years been dominated by three main sectors and is also a sector basis ie the area of agriculture, trade, hotels and restaurants and services sector. Economic sector is the most high-growth mining and quarrying sector grew 18.23 percent, while the lowest sectors of the economy is growing agricultural sector grew by 4.78 percent.
Based on the typology, Muna area has a high potential economic sectors to develop the trade, hotels and restaurants and there are two sectors with the potential to develop the agriculture and services and there are five sectors which need to be further developed the manufacturing sector , electricity gas and water supply, construction, transport and communications and finance, leasing and corporate services.
Through the AHP analysis conducted an analysis of strategies and regional development policies, the improvement of the quality aspects of human resources, especially education and training to be the first priority, then from the marketing side of the area on the second priority and the provision of physical infrastructure into the next priorities.
With the identification of potential regional base of sectors that can provide most of the value of contributing to society and the government and improvement efforts of various criteria and policy strategies for regional development especially in terms of improving the quality of human resources in this case the realms of education and training, the desire to create the acceleration of regional development will become a reality.
Muna government is expected to be synergistic as well as implement the agenda, so that the targeted development policies also create conditions conducive to the growth of regional economic structure, so that would lead to the advancement and welfare of the people themselves Muna.
