Pengaturan perluasan yurisdiksi pidana  di suatu wilayah negara

(Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19, 2000)

Perluasan yurisdiksi pidana berdasar

kan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstra

teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di

laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara

Perluasan yurisdiksi pidana di wilayah darat

muncul dengan adanya ?Extra Territoriality

theory ? yang menimbulkan dua yurisdiksi yaitu

yurisdiksi negara penerima dan yurisdiksr]

dalarn Konvensi Wina 1961 tentang hubungan

diplomatik.

Shelf

Jenis Koleksi :	Artikel Jurnal
No. Panggil :	HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-7







Subjek :	Law;
Penerbitan :	[Place of publication not identified]: Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19, 2000

Sumber Pengatalogan :
ISSN :
Majalah/Jurnal :	Hukum dan Pembangunan
Volume :	Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Akses Elektronik :
Institusi Pemilik :	Universitas Indonesia. Perpustakaan Lantai 4
Lokasi :

No. Panggil	No. Barkod	Ketersediaan
HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-7		TERSEDIA

Ulasan:

Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20297611

Artikel Jurnal :: Kembali