Penulis artikel ini membahas masalah otonomi daerah. Pembahasan masalah ini dikaitkan dengan kerangka teoritis dan yuridis. Pembahasan otonomi daerah dilihat dari konteks teori modern dan klasik. Sedangkan kajian otonomi daerah dari segi yuridis dapat dilihat terutama pada UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Nasalah otonomi daerah ini berkaitan dengan hal-hal keuangan negara, pajak negara, dan juga pembagian hasil sumber daya alam yang tersedia di suatu negara. Selain diatur dalam UU No. 5/1974, otonomi daerah juga diatur dalam UUD 1945.