Tesis ini membahas kecenderungan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu apakah pemidanaan berupa pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban serta apakah tujuan yang diamanatkan oleh UU PKDRT telah tercapai dengan pemidanaan berupa pidana penjara. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian bahwa alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah karena alasan ekonomi dari pelaku. Pidana yang dijatuhkan bukan untuk membebani pelaku. Pidana yang dijatuhkan tidak sepenuhnya memperhatikan masa depan pelaku dan korban dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun di dalam proses persidangan, pada saat pembuktian khususnya telah dipertemukan secara langsung antara pelaku dan korban, yang mana pada kesempatan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Hakim dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dari pelaku dan korban terhadap kelangsungan rumah tangga mereka.
Penegak hukum hanya mempertimbangkan kemampuan perekonomian dari pelaku dan korban itu sendiri sebagai salah satu faktor untuk tidak menjatuhkan pidana denda. Tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT selaras dengan tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai sarana balas dendam bagi pelaku dan pencegahan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Namun hanya tujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif) dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif) dapat dikatakan tercapai melalui pidana penjara.
This thesis discusses the tendency of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment for criminal of domestic violence. The purpose of this paper is to investigate the reasons of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment to perpetrators of domestic violence. Also whether the punishment of imprisonment has been considering the future of the perpetrator and the victim and whether the objectives mandated by the Act (PKDRT) have been met with punishment of imprisonment. This study using a normative juridical method which is then presented as descriptive analysis. The research that reason in particular law enforcement Prosecutors and judges who impose imprisonment for criminal domestic violence is due to economic reasons of the perpetrator. Imposed criminal not to burden the perpetrator. The penalties imposed are not fully consider the future of the perpetrator and victim in the continued sustainability of their domestic life. Although in the trial process, especially when the proof has been met directly between perpetrator and victim, which, on occasion, both public prosecutor and the judge can find out what the will of the perpetrator and the victim to the continuation of their household. Law enforcement considers only the economic capability of the perpetrators and the victims themselves as one factor to not impose a fine. Goals mandated by the Act (UU PKDRT) in line with the objectives punishment, that punishment is not only as a means of revenge for the offender and the prevention of crime in society. But the only purpose of preventing all forms of domestic violence (preventive purposes) and prosecution of domestic violence (repressive purposes) can be said to be achieved through imprisonment.
