Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan menjadi lahan subur bagi pencucian uang. Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Pengesahan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan respon serta langkah progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin rumit dan canggih (complicated&sophisticated) sasaran dari pembentukan UU No 8 Tahun 2010 adalah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Selain menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data yang didapat dari lapangan melalui wawancara dengan pihak bank. Dalam implementasinya kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya komitmen dan kemampuan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan beberapa PJK yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Selain itu pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendapat kendala-kendala terkait substansi hukum, aparatur penegak hukum dan budaya hukum di masyarakat.

---

Globalization and technology movement in banking system caused money laundering to grow rapidly. Generally, the actor of money laundering utilized the bank because product and banking services are transfered the money promptly within the territory of a state or committed crossing the boundaries of the territory of other states have been increasing which caused the origin of the property will be vulnerable to be traced by law enforcement officers. Legitimation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundring wich was amended Law Of 15 on 2002 Concerning The Crime of Money Laundring are trying to stabilized and integrated the system on national financial, regarding the prevention and eridication of the Criminal Act that involving a large amount of property, improving coordination between law enforcement officer in order to deter and abate the criminal offence of money laundering, and adopt of international standard.

The Method that apply on this research are descriptive method wich is combine with Normative Method. This research are corroborated normative and secondary method by interview to the bank officer. However the report showed that a compliance of Financial Service Provider are increasing in every year. Enhancement of commitment and ability by them to send the report results of financial transaction analysis indicative of a criminal offense of money laundering to the PPATK need to be appreciate. How ever an audit report by PPATK showed some of them still don?t have good compliance, on the other hand implementation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundring showed some barrier such as on substance, structure and legal culture are still founded in the community.