Tesis ini membahas mengenai analisa efektivitas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing di sektor perdagangan penjualan langsung. Dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan melewati 5 (lima) tahapan perizinan dan melalui 4 (empat) institusi untuk dapat memulai kegiatan usahanya di Indonesia secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif karena walaupun terjadi penurunan biaya dan waktu namun penurunan tersebut tidak signifikan dan persepsi pelaku usaha bernilai cukup. Untuk mendukung kebijakan tersebut harusnya dilakukan pelimpahan kewenangan dari berbagai macam instansi dan didirikannya lembaga pemantau kebijakan.

---

This thesis discusses about the analysis of the effectiveness of One Stop Service Policy towards foreign investment in direct selling sector. With this policy, the company through 5 (five) stages of licensing and through the 4 (four) institutions to be able to start its business in Indonesia. The results showed that the policy is not effective because the decreasing of cost and time was not significant and the perception of the business is worth enough. To support this policy should be total delegation of authority from various agencies and the establishment of a policy monitoring agency.