Dana Insentif Daerah merupakah salah satu bentuk Intergovernmental Fiscal Transfer atau Transfer Pusat ke Daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan. Dalam pelaksanaan Dana Insentif Daerah terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah. Dengan menggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen, skripsi ini menganalisis mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah dengan mengkaji salah satu daerah penerima yaitu Kota Depok. Pengalokasian Dana Insentif Daerah kepada Kota Depok ditemui berbagai permasalahan mulai dari tidak terpenuhinya kriteria, kekeliruan perhitungan, hingga praktek penyalahgunaan Dana Insentif Daerah oleh Kota Depok. Tidak adanya keterbukaan informasi, formula/perhitungan yang tidak baku, pengawasan yang rendah, serta tidak adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah sarat akan tindakan percaloan anggaran dan korupsi.

---

Regional Incentive Fund are one form of the Intergovernmental Fiscal Transfer or Transfer to Central Region is allocated to a particular area by considering the specific criteria for the implementation of educational functions. In the implementation of the Regional Incentive Fund there are various problems associated with the Regional Incentive Fund allocation mechanism. By using qualitative research methods with techniques of data collection in-depth interviews and document studies, this thesis analyzes the Regional Incentive Fund allocation mechanisms by studying one of the recipients of Depok City.

Allocation of Regional Incentive Funds to the City of Depok encountered various problems ranging from non-fulfillment of the criteria, calculation errors, to abuse the practice of Regional Incentive Funds by the City of Depok. The absence of disclosure of information, formulas / calculations that are not standard, low supervision, the absence of a strong legal basis led Regional Incentive Fund allocation mechanism will be full of action brokering budgets and corruption.