ABSTRAKPenerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukan
berasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaan
negara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Oleh
karenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaan
Negara bukan pajak.
Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upaya
peningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauan
kewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatan
penerimaan negara tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif
dimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau
kaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupaya
menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan
tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.
Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulan
data penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder)
yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.
Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upaya
peningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upaya
peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapat
meningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraan
masyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang
dilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaan
Negara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru.
Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan oleh
perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-
Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian intern
pemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negara
bukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapat
diterima masyarakat.
AbstractNon-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is not
originating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerning
Non-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has important
meaning and role in the financing of state governance and national development.
Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.
The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasing
Non-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency as
the internal auditor of the Indonesian government and what are the matters which
become obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.
This study is a qualitative research with a normative juridical approach which is
intended to understand law reviewed only as regulations or principles. The
specification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the social
phenomena which become main issue without making hypotheses and statistical
calculations.
The research took place in Jakarta where the Finance and Development
Supervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performs
internal supervision of state financial accountability through audit, review,
evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collection
of the data is done by documents or literature study (secondary data) which can
provide the information relating to the scope of the study.
Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance and
Development Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue may
increase state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can also
reduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover other
potential Non-Tax State Revenue.
The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by the
amendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit of
the Management and Accountability of the State Finance, and the law concerning
Regional Government and the weakness of the government internal control system.
These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-Tax
State Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public.
