ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan yang bermula dari kisruh impor garam pada
tahun 2011 lalu. Hal ini mengundang persepsi bahwa Indonesia belum mampu
mengelola potensi kelautannya yang besar karena harus bergantung pada garam
impor. Untuk itu, perlu digali mengenai faktor-faktor yang dapat menjelaskan
penyebab ketidakmampuan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif analitis, analisa terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber
mengantarkan kepada hasil bahwa pengembangan sektor pergaraman nasional
terkendala oleh faktor-faktor internal seperti akses teknologi yang kurang dan
proteksi pemerintah yang minim. Lebih dari itu, juga didasari kepada faktor
liberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas memungkinkan Indonesia untuk
mengimpor dengan lebih mudah dan murah demi memenuhi kebutuhan garamnya.
Lebih lagi, di tengah-tengah kampanye internasional untuk menggunakan garam
beriodium yang masih sulit diproduksi di dalam negeri. Ini menjadi celah keuntungan
bagi negara pengekspor garam seperti Australia dan para importir garam di dalam
negeri. Pencarian kepentingan juga dilakukan oleh agensi transnasional yang diwakili
oleh NGO dan pihak industri garam berskala besar terkait dengan kampanye tersebut.
Namun ketika pamor garam berkurang karena terbukti memiliki efek samping bagi
kesehatan, negara produsen garam tetap tak mau kehilangan pasarnya. Bagi Australia,
Indonesia akan dipertahankan sebagai salah satu pasar garam yang potensial.
Pertama, karena Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan garam sendiri.
Kedua, karena tren gaya hidup sehat belumlah disadari penuh di Indonesia. Yang
artinya, kebutuhan akan garam tidak akan berkurang. Untuk mengatasi segala kendala
di sektor pergaraman, yang paling utama adalah perlunya keberpihakan pemerintah
kepada ekonomi rakyat dengan proteksi dalam negeri melalui kebijakan yang tepat
dan tegas. Inilah yang mengantarkan Indonesia pada keberhasilan program
swasembada garam nasional.
AbstractPro and Contra on Indonesian imported salt on 2011 is background of this thesis. Salt
import issue rise a perception that Indonesia disabled to develop its abundant marine
potential resources. So that, it is an urgent needs to study factors that make it
disabled. Qualitative approach using descriptive analysis methode showing that
disability in developing national salt sector caused by internal factors such as less of
protection and technology. Furthermore, disability is also caused by trading
liberalization. Free trade make it easier and cheaper to importing salt to meet national
salt demand. Furthermore, international campaign regarding important need to
consume iodized salt that only produced in very limited amout in Indonesia make
importing salt an instant way to be done. Importer agents, Non-governmental
organization (NGO), Salt industrial companies and Salt exporters country such as
Australia take this fortune opportunity to make a big profit income. In contrary when
salt demand decrease because of health issue that give bad influence to human health,
this particular opportunist parties does not want to loose their market. Facing this
fact, Australian exporters still can maintain its market in Indonesia because lack of
healthy awareness and lifestyle of its people. This means Indonesian salt demand is
not decreasing. In years of 2004 Indonesian government rise imported salt policies,
and instantly start salt sector liberalitation and meet its peak poin also in this year. In
addition to minimum protection to national salt sector, this policies legalize imported
salt and be a catalyst to emergence of importers in nation. In condition of high
influence from global liberalization, there is no other solution to imported salt issue,
that Indonesian government must put their concern to take side with people centered
economic by protect nation salt production with precise and unequivocal policies. In
the future, this policies can bring success in nation salt self-supporting program to
meet national salt demand. .
