Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membahas peranan Inggris dalam perpecahan di Irlandia Utara tahun 1968-1972, dimana terlihat adanya keterlibatan Inggris dalam jadi Irlandia Utara dan Irlandia Pemisahan Irlandia ini menjadikan pemisahan Irlandia men Selatan pada tahun 1921. Irlandia Utara sejak tahun 1921-1972 didominasi oleh kelompok mayoritas Protestan yang tergabung dalam partai Unionis. Kemudian partai Unionis ini melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Katolik dalam perumahan, pekerjaan, politik dan persamaan hak. Dominasi kelompok mayoritas Protestan melalui partai Unionis ini terus berlangsung karena sejak itu Inggris tidak melibatkan diri dalam urusan domestik Irlandia Utara yang ketentuan-ketentuannya telah ditetapkan dalam Akta Pemerintahan Irlandia tahun 1920 (The Gorvernment of Ireland Act 1920). Di samping itu Inggris tidak melibatkan diri dalam urusan dalam negeri negeri Irlandia Utara tanpa di undang oleh parlemen Irlandia Utara di Stormont. masalah-masalah dalam negeri Irlandia Utara tidak akan Hal di atas sesuai dengan Dan didiskusikan di Westminster. konvensi yang telah disepakati bersama. Perlakuan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Katolik ini akhirnya membangkitkan gerakan hak-hak sipil yang dilaksanakan oleh kelompok minoritas Katolik pada tahun 1968. Karena menghadapi perlakuan kejam dari pasukan keamanan rejim Protestan Stormont akhirnya kelompok minoritas Katolik meminta perlindungan dari pasukan para militernya Irish Republican Army (IRA). Selanjutnya situasi di Irlandia Utara didukung dan didalangai oleh kelompok para militer dari kedua belah pihak. Hal ini meningkatkan ketidalcamanan di Irlandia Utara. Menghadapi kekerasan dan kekacauan ini akhirnya dengan permintaan rejim Stromont Inggris mengirimkan pasukannya pada tahun 1969. Dengan terus berlanjutnya aksi-aksi kekerasan dan terorisme memaksa pemerintah Inggris akhirnya melaksanakan pemerintahan langsung/direct rule dari London. Dan menyatakan kedaulatannya sesuai dengan Section 75 of Government of . Ireland Act 1920