Isu mengenai pemasangan mesin Electronic Cash Register berbasis (ECR) mesin fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi menarik dan penting untuk di teliti untuk mengetahui dan meninjau bagaimana pelaksanaannya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian mesin ECR berbasis mesin fiskal dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi kendala pemasangan mesin ECR berbasis mesin fiskal tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan ECR untuk diteliti yang hasilnya adalah rekomendasi kepada pemerintah Kota Bekasi dalam hal penanggulangan atau pengendaliannya sehingga penelitian ini sangat bermanfaat bagi civitas akademika sebagai masyarakat dalam pengembangan ilmu dalam mendukung pembangunan. Khususnya untuk Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengendalian implementasi kebijakan administratif Kota Bekasi khususnya dalam bidang Pajak Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pengendalian kepatuhan pajak restoran melalui ECR, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya selanjutnya berkenaan dengan ECR. Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini dengan melakukan pendekatan kualitatif melakukan triangulasi untuk mendapatkan saran atau rekomendasi hasil penelitian yaitu untuk pengembangan lokus penelitian di DPPKAD sebagai signifikasi praktis dan Kesimpulan akhir yang bisa berupa konseptualisasi atau pembentukan teori kebijakan yang didapat dari penelitian sebagai signifikasi akademis. Untuk mempermudah dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data dan proses terakhir adalah menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peninjauan Electronic Cash Register (ECR) berbasis mesin fiskal yang merupakan strategi pengendalian kepatuhan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Hasil identifikasi menujukkan bahwa yang membuat gagal terjadi antara lain; karena faktor eksternal di luar dinas DPPKAD , yaitu Target group yaitu WP restoran yang diserahi mesin ECR berbasis mesin fiskal tidak mempergunakan alat tersebut, dengan berbagai alasan antara lain rusak atau sudah memakai alat hitung yang dianggap sama fungsinya dengan ECR berbasis mesin fiscal yang diserahi oleh Pemkot Kota Bekasi. Secara internal, wewenang fiskus yaitu DPPKAD dalam memaksa WP mempergunakan alat ECR berbasis mesin fiskal tidak ada, dikarenakan tidak adanya rule of law aturan hukum yang dapat mensukseskan pelaksanan ECR berbasis mesin fiskal. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku fiskus agar berjalan pelaksanaan kebijakan efektif, segala kebijakan yang berhubungan dengan Wajib Pajak sebagai sasaran kebijakan atau Target Group perlu memperhatikan kenyamanan dan keadilan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan terkoordinir. Dan perlu adanya penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum.
Issues regarding installation of Electronic Cash Register (ECR) based fiscal machines by the Bekasi City Government is interesting and important to be analyzed in order to find out and review its implementation, problems faced during implementation, and the government?s efforts in overcoming these implementation problems. This study identifies all aspects of ECR to give solid solutions and recommendations to the Bekasi City Government in terms of controlling ECR. Thus this study will not only bring benefits for the Bekasi City Government related to local tax policy implementation, but also academicians and communities who are interested in the subject and desire to enhance knowledge in the field of development studies.
This study is aimed to review control made in terms of restaurant tax compliance through ECR, problems faced during implementation, and further efforts related to ECR. Since the study uses qualitative research, triangulation is conducted to gain advices and recommendations useful for the research locus in DPPKAD as practical significance and end conclusion in form of conceptualization or policy theory from the study as academic significance. To simplify the study, the following data collecting techniques are used: interview, observation, and documentation. After all data are gathered, the data goes through a reduction process, then presented and finally concluded.
The study result shows that Electronic Cash Register based fiscal maschine as restaurant tax compliance control by the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office (DPPKAD) did not succeed. Failures resulted from: external factors outside DPPKAD i.e. target groups, namely restaurant taxpayers who received the ECR based fiscal machine but not use it with varied reasons, among others the machine is damaged or they already use other calculation devices which are considered to have the same function; internal factor i.e. fiscal authority from DPPKAD do not have legal justification to force taxpayers to use ECR based fiscal machine since there hasn?t been any rule of law that regulates this subject. Thus, the Local Revenue, Finance Management, and Asset Office as fiscal authority must make sure that all its policies are well socialized and coordinated; bring comfort and justice; and have certain rule of laws to make taxpayers as policy targets or target groups willing to obey and policies effectively conducted.
