Dalam rangka meningkatkan pembangunan pedesaaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan , otonomi desa merupakan salah satu alternatif. Tetapi publikasi mengenai otonomi desa masih sedikit melalui publikasi tersebut diketahui bahwa otonomi desa diberi peluang melalui kebijaksanaan Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 di dalam praktek otonomi desa antara desa yang satu dan lainnya dapat berbeda baik karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan serta secara normatif secara normatif berarti perbedaan besarnya otonomi desa bergantung pada besarnya sisa urusan rumah tangga dari keseluruhan urusan setelah dikurangi dengan urusan Pemerintah Pusat Dati I dan Dati II Akan tetapi secara nyata juga terdapat perbedaan mengenai besarnya otonomi desa sehingga peran desa terhadap pembangunan juga tidak sama dan perbedaan dalam arti adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di dalam praktek otonomi desa.