ABSTRAKPeraturan perundang-undangan yang dirancang di luar kepentingan
masyarakat akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Perlindungan
hukum Indikasi Geografis (IG) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis (PP 51/2007) sebagai peraturan
pelaksanaannya. Meskipun pengaturan IG di Indonesia telah memenuhi standar
internasional dan PP 51/2007 telah diberlakukan lebih dari 4 tahun, tetapi
implementasinya belum efektif. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak efektif? Hal
tersebut disebabkan karena banyak faktor terkait efektivitas hukum yang belum
terungkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat
diungkapkan dan dianalisis berdasarkan landasan rasional yang kritis dan
dibermaknakan pengalaman. Hasil analisis tersebut kemudian dapat digunakan
sebagai landasan untuk merancang peraturan perundang-undangan yang "membumi"
dan "meng-Indonesia" sehingga tidak mengalami kegagalan dalam
mencapai tujuannya, dan dapat dilaksanakan secara efektif.
ABSTRACTLaws and regulations which are drafted beyond the interests of society are
bound to fail in their implementation. The legal protection of Geographical
Indications (GI) in Indonesia is provided for under Law Number 15 Year 2001 on
Marks, and Government Regulation Number 51 Year 2007 on Geographical
Indications (PP 51/2007) as the implementing regulation of the former. Although
GI regulations in Indonesia comply with international standards and PP 51/2007
has been in force for over 4 years, their implementation is not yet effective. This
raises the question, why has it not been effective? Ineffectiveness is caused by the
fact that a great number of factors related to the effectiveness of law are yet to be
identified. As this research indicates, it is possible for such factors to be identified
and analyzed based on a critical ?reason informed by experience? approach. The
result of such analysis can be subsequently used as a basis for drafting laws and
regulations which are "firmly grounded" and truly reflect the "essence of
Indonesian character", hence they do not fail in achieving their objectives and are
capable of being implemented effectively.