ABSTRAK
Skripsi ini membahas 2 permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima sehingga dapat dikatakan telah melakukan praktek diskriminasi dalam persaingan usaha? Kedua, apakah pertimbangan Putusan KPPU mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya bella Diantama dan PT Uskarindo Prima telah sesuai dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui kesesuaian Putusan KPPU dalam perkara persetujuan perpanjangan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha. Skripsi ini berkesimpulan, mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana seharusnya pengadaan diatas nilai pagu Rp. 50.000.000 harus dilaksanakan dengan pelelangan umum, namun dalam pertimbangan putusan KPPU, PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dinyatakan bersalah dengan pertimbangan yang tidak memahami mengenai administrasi pengadaan tender. Pertimbangan mengenai administrasi tender yang dijabarkan dengan tidak baik tersebut menyebabkan pertimbangan yang tidak baik juga dalam menjabarkan unsur praktek diskriminasi. sehingga praktik diskriminasi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak dijabarkan dengan baik dalam pertimbangan Majelis Komisi KPPU.

---

ABSTRACT
The matter of discussion in this thesis would be about two main issues. First, it discuss about how the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima can be qualified has done the practice of discrimination. The second issue would be about the discussion regarding the consideration of KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima; whether it has fit with doctrine and the theory of competition law. Using the literature research method, this thesis aiming in finding the congruity between the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away with the ruling policy. The other aim is to find the congruity in KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away and the doctrine and theory of competition law. The conclusion of this thesis claims that the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away isn?t congruence with Keppres Number 80 Year 2003 that stated that the procurement with the value higher than Rp50.000.000 supposed to be done with the mechanism with public tender. Although KPPU convict PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima, but it didn?t base its consideration with the right reason on public tender administration. Considerations regarding the administration of public tender that are not well described lead to a bad consideration in describing the elements of discrimination practice as well. In result, the discrimination practices that have done by PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima are not well described in the consideration of KPPU assembly.