ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan yang terdapat dalam UU No.11 Tahun2008 dan UU No.42 Tahun 2009 mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai dalamtransaksi e-commerce. Perkembangan teknologi kini telah melahirkan apa yangdinamakan internet yang memungkinkan suatu aktivitas komersial melalui mediaelektronik yang dinamakan e-commerce. Masalah dalam mengenakan PajakPertambahan Nilai dalam transaksi ini adalah keberadaan transaksi e-commerce ituyang sulit dideteksi dan sistem pemungutan PPN di Indonesia yang masihmenitikberatkan pada sistem self assessment. Analisa dalam skripsi ini membahasbagaimana pengenaan PPN terhadap transaksi e-commerce dan kekurangan dalampengaturan yang ada yang dapat berdampak pada kehilangan penerimaan PPN.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif denganmenggunakan data primer dan data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa pengaturanpengenaan PPN terhadap transaksi e-commerce tidak diatur di dalam ketentuan UUITE sehingga sampai saat ini pengenaan PPN atas transaksi ini tunduk kepadapengaturan yang lebih umum yaitu pengaturan yang terdapat dalam UU No. 42Tahun 2009.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the regulations contained in Act 11/2008 and Act42/2009 about the aspects of Value Added Tax in e-commerce transactions. Thedevelopment of technology these days, create what we call internet which enablescommercial activity by electronic media which is called e-commerce. The matter isapplying VAT on this transaction with the existence of e-commerce transaction ishard to detect and VAT collection system in Indonesia which tends to use selfassessment system. The analysis in this undergraduate thesis discusses on how toapply VAT to e-commerce transaction and how shortage in these regulations canimpact VAT to revenue loss. The research methods in this undergraduate thesis isnormative juridical, which emphasizes in primary data and secondary data. Inconclusion, e-commerce transaction on VAT is not regulated in UU ITE. Thistransaction is still subject to general regulations which is stated in Act 42/2009.