Tingginya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan TPPO teraktualisasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, ditindaklanjuti dengan pembentukan unit-unit khusus dalam penanganan trafficking di hampir semua lembaga pemerintahan yang berwenang, diantaranya dengan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi implementasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) yang sinergis antara berbagai sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.