Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, konsumen dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Salah satu syarat agar suatu merek dapat diterima permohonan pendaftarannya adalah merek tersebut bukan merupakan istilah milik umum. Tapi ada kalanya suatu merek yang telah didaftarkan, telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, dan telah mendapatkan sertifikat atas merek, dapat berubah menjadi istilah milik umum. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar didapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur mengenai merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum, bagaimana para hakim memutus perkara merek terdaftar yang menjadi milik umum, dan apa upaya yang dapat dilakukan para pem,ilik merek untuk mengusahakan agar mereknya tak berubah menjadi istilah umum. Skripsi ini sendiri merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku.

---

Trademark as one part of the Intellectual Property Rights (IPR) has a very important role because with the top brands of manufactured goods, consumers can distinguish the origin of goods and services. One of the requirements for an acceptable brand trademark application for registration is the trademark is not a generic term. But there are times when a trademark that has been registered, in compliance with the substantive and administrative requirements, and have obtained the certificate of the mark, transformed into generic term.

Issues that will be discussed in the study was made to obtain a conclusion about how the positive law in Indonesia regulate the registered trademark term that became the generic term, how the judges decided the case about registered mark that becomes the generic term, and what efforts that the registrant can do to prevent their trademark from becoming the generic term. This thesis is itself a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.