ABSTRAK
Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan masyarakat yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus untuk menghindari pembayaran pajak. Sehubungan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak non minyak, maka perlawanan aktif WP Badan terhadap pajak penghasilan merupakan masalah yang penting diperhatikan mengingat pajak penghasilan Badan merupakan jenis pajak yang dapat menghasilkan penerimaan dana yang besar bagi negara. Sifat-sifat tertentu pada beberapa variabel di da1am perundang-undangan (peraturan) perpajakan dapat berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif WP. Badan atas pajak penghasilan. Beberapa variabel tersebut ada1ah struktur tarif, ketentuan pembebasan dan keringanan, ketentuan pengurangan, ketentuan wewenang fiskus, dan sanksi-sanksi hukum terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itulah penyusunan skripsi ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana perundang-undangan PPh dapat mengurangi gejala perlawanan aktif WP Badan dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis-komperatif yang didasari metode pengumpulan data secara studi kepustakaan ditambah studi lapangan, dapat diketahui bahwa pada umumnya sifat kelima variabel yang berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif dalam perundang-undangan PPh dapat mengurangi perlawanan aktif WP Badan jika dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Namun demikian pada variabel struktur tarif, ketentuan pembebasan dan ketentuan pengurangari dalam perundang-undangan PPh masih ada beberapa hal yang dapat merangsang terjadinya perlawanan aktif WP Badan. Untuk itu penulis menyarankan agar rangsangan yang masih ada dari perundang-undangan PPh dapat dikurangi dengan cara penyempurnaan perundang-undangan (yuridis) dan penyempurnaan penyelenggaraan pemungutan pajaknya (administratif).