ABSTRAK
Tinjauan Manfaat dan Kelemahan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima) x + 124 + 3 tabel +, 10 lampiran Daftar Kepustakaan: 37 ( 1973-1990) Pada pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23, sering dijumpai adanya kelebihan pembayaran pajak yang besar pada akhir tahun pajaknya.yang antara lain disebabkan karena pemotongannya dikenakan atas penghasilan bruto, nya penghasilan netto. Oleh karena itu, maka kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) atau mengkompensasikannya dengan utang pajak yang lain. bukan- Di samping memberikan hak kepada Wajib Pajak tuk meminta restitusi/kompensasi, Wajib Pajak juga diberir pajak bukan hak untuk meminta pembebasan dari pemotongan penghasilan Pasal 23, yaitu .melalui prosedur Surat Keterangan Bebas Pemotongan -Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKB PPh Ps. 23). Pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan memperoleh 3KB PPh Ps. 23 dimaksudkan membantu Wajib Pajak dalam mengatasi likvviditas perusahauntuk meringankan administrasi perpajakan. bersifat deskriptif selain an juga Berdasarkan penelitian yang analisis, dengan pengumpulan data berupa .studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa petugas di Kantor yanan Pajak Jakarta Pusat Lima, maka diketahui laksanaan SKB PPh Ps. 23 lebih meringankan perpajakan dibandingkan dengan pelaksanaan restitusi. Pelabahwa peadministrasi Bagi wajib Pajak pun SKB PPh Ps. 23 lebih menguntungkan dari pada restitusi, karena yang mudah, di samping itu juga dengan adanya pembebasan pemotongan PPh Ps. 23, maka uang yang sedianya untuk membayar PPh Ps 23 dalam tahun berjalan dapat digunakan membiayai kegiatan usahanya. selain prosedurnya un- Agar SKB PPh Ps. 23 benar-benar bermanfaat bagi wajib Pujuk, kepastian untuk memperoleh jawaban atas permohonan SKB PPh Ps. 23 harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Dan agar Wajib Pajak tidak : menyalahi dengan peraturan yang ada, maka kepada aparatur perpajakan juga diberikan hak untuk melakukan penelitian yang lebih baik terhadap Wajib Pajak.