ABSTRAK
Negara memungut pajak tidak lebih dan tidak kurang sebesar yang diperkenankan oleh Undang-undang. Wajib Pajak juga akan membayar pajak tidak lebih dan tidak Untuk itulah Sebaliknya, kurang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, perlu adanya Tax Planning atau perencanaan kewajiban perpajakan agar dapat memilih beban pajak yang melaksanakan. seringan mungkin sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan pembayaran pajak yang dilakukan terbatas pada pembayaran yang betul-betul merupakan kewajibannya sehingga terhindar dari pemborosan pembayaran pajak. Dalam menyusun Tax Planning Wajib Pajak dihadapkan pada beberapa pilihan/alternatif-alternatif yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu penulisan skripsi yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tax Planning di Bidang Pajak Penghasilan disusun oleh Bank Pacific. Selain itu, pelitian ini ingin mengetahui apakah Bank Pacific dapat memanfaatkan adanya peluang pilihan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaikbaiknya sehingga beban pajak penghasilan yang terhutang relatif lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Planning disusun oleh Bank Pacific dengan terlebih dahulu menyusun semacam Tax Mannual yaitu suatu pedoman untuk penyusunan serta pelaksanaan pembayaran pajak. Dari penelitian ini ditemukan pula apa yang dikenal dengan nama Memorandum Tax Planning For Decision Making. Maksud dari memorandum tersebut adalah untuk memilih alternatif yang lebih baik dari pilihan-pilihan yang ada dalam peraturan perndang-undangan perpajakan, misalnya alternatif PPh Ps. 21 ditanggung perusahaan atau PPh Ps. 21 dianggap sebagai penghasilan dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan adanya memorandum ini seorang decision maker diharapkan tidak akan salah langkah dalam pengaturan keuangan perusahaannya, khususnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.