ABSTRAKTulisan ini membahas tentang perjuangan untuk kebebasan sebelum dan sesudah Reformasi. Kajian ini akan melihat dari sudut pandang sebuah Komunitas Epistemik yang bernama Komunitas Utan Kayu, yang sebagiannya berkembang menjadi Komunitas Salihara. Kisah tentang Komunitas ini dimulai pada tanggal 21 Juni 1994 ketika majalah Tempo, Detik dan Editor dibredel. Kegaduhan tentang ini bersama dengan hal lainnya berujung pada jatuhnya pemerintahan Soeharto di bulan Mei 1998. Komunitas ini melanjutkan upayanya untuk mempromosikan kebebasan pada banyak hal. Dimulai dari kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan menyiarkan, kebebasan atas informasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan kebebasan lainnya dalam kerangka kebebasan berfikir dan kebebasan berekspresi. Promosi kebebasan dari komunitas ini pada akhirnya harus berkontestasi dengan kelompok dan komunitas lainnya yang memiliki prinsip dan nilai yang berbeda, epistema yang berbeda. Semuanya berebut untuk dapat terlembagakan menjadi kebijakan dan praktik negara. Pada akhirnya ini adalah perjuangan mengelola imaginasi yang berbeda tentang Indonesia.
ABSTRACTThis paper examines the struggle for freedom in Indonesia before and after the reformation. It would be seen from the perspective of an epistemic community namely Utan Kayu Community, a community which later established Salihara Community. The story of the community begun in 21 June 1994 when Tempo magazine was banned along with Detik and Editor media. This created one of crowds that brought Soeharto government into end in May 1998. The community continued to promote freedom in all kinds. It started with the promotion of freedom of the press, freedom to established associations, freedom of speech and opinion, freedom of broadcasting, freedom of information, freedom of religions and beliefs and other freedoms under the freedom of thought and expressions. Promotion of freedoms by this community has been contested with other interest groups who have different principles and values, different episteme. All want to be adopted and institutionalized into policies and practices of the state. At end, this is about the struggle of managing different imaginations of Indonesia.
