Peningkatan efisiensi dan pendanaan perusahaan dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/investor), atau dengan kata lain perusahaan melakukan Penawaran Umum (go public). Penjualan saham yang dilakukan untuk pertama kali, disebut sebagai penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (?IPO?). Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Diantara berbagai resiko yang ada dalam menjadi perusahaan publik, salah satu hal yang paling signifikan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan IPO, antara lain biaya proses, pelaksanaan dan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan setelah terjadinya IPO. Sebagai solusi dari kendala ini para pelaku usaha telah menemukan strategi untuk mendapatkan segala keuntungan di pasar modal layaknya perusahaan publik namun tanpa perlu melakukan IPO, yaitu backdoor listing yang dilaksanakan dengan mengakuisisi perusahaan terbuka. Dengan backdoor listing, perusahaan tertutup dapat menikmati fasilitas perusahaan terbuka tanpa melakukan proses IPO. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, mengapa backdoor listing begitu memikat banyak perusahaan sebagai cara untuk go public. Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan backdoor listing dan ketentuan hukum yang mengatur tentang backdoor listing di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa backdoor listing umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan go public atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat, namun ingin mendapatkan akses ke bursa. Oleh karena itu, backdoor listing dipandang sebagai strategi jalan pintas bagi perusahaan untuk memperoleh akses ke bursa saham. Hingga saat ini belum ada yang secara rinci dan jelas mengatur tentang backdoor listing. Selama ini, pelaksanaan backdoor listing dilakukan berdasar tata cara pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (?UUPT?), dan berkaitan dengan status perusahaan sebagai perusahaan terbuka, aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan backdoor listing di Indonesia selain UUPT adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK serta Peraturan Bursa Efek Indonesia.
Increasing the efficiency and corporate financing can be done by selling a portion of the company ownership, the holdings sale in various ways, one of which is the sale of some company outstanding shares in the form of securities to the public (investors / investor), or in other words the company hold a public offering (go public). Sales of shares made for the first time, referred to as a public offering or Initial Public Offering ("IPO"). Becoming a public company, will have many competitive advantages for business development in the future. Among the various risks that exist in a public company, is the cost to be incurred in conducting the IPO, including the cost of the process, implementation and necessary expenses incurred after the IPO. As the solution of this problem is that business has found a strategy to gain advantage in capital markets as a public company but without the need to do an IPO, the backdoor listing is carried out by acquiring a public company. With the backdoor listing, the company can enjoy the facilities without the IPO process. The 2 (two) problems in this study, namely: Why the backdoor listing so compelling many companies as a way to go public, and how is the implementation of a backdoor listing and legal provisions that regulate the backdoor listing in Indonesia. In answering the problem in writing this thesis, the author will employ the method of normative legal approaches that could be construed as legal research literature based on literature or secondary data. Based on the presentation and discussion in this study, the authors conclude that the backdoor listing is generally performed by a company that does not meet the requirements or do not want to go public intervention by the public company, but eager to gain access to the stock. Therefore, the backdoor listing is seen as a shortcut strategy for the company to gain access to the stock market. Until now, no one has a detail and clear set of backdoor listing. So far, the implementation of a backdoor listing procedures performed by the takeover of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), and related to the company's status as a public company, the rules applied in the implementation of a backdoor listing in Indonesia in addition to the Company Law is No Law. 8 Year 1995 concerning Capital Market and Bapepam-LK and also Indonesia Stock Exchange rules.
