ABSTRAKAdanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta
sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris
melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta
oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan
timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi
sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya
aturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal
16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalam
membacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang
dibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidang
Kenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yang
berkaitan erat dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini,
digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah
asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif.
Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan,
dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebih
banyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisa
dilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan suatu akta yang
tidak dibacakan, untuk menemukan dimana letak pelanggaran yang dilakukan
oleh Notaris dan selanjutnya dikaji sesuai Undang-Undang terkait yang menjadi
dasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika kelalaian
Notaris dalam hal tidak membacakan akta akan berakibat hilangnya
keotentisitasan akta. Akta yang tidak memiliki otentisitas hanya akan menjadi
akta bawah tangan yang tentu saja akan merugikan para pihak yang terikat di
dalamnya. Oleh sebab itu, fungsi Notaris yang sangat penting dalam kaitannya
pada kekuatan hukum akta, mengharuskan adanya pengawasan lebih dari Dewan
Kehormatan ataupun para pihak terkait untuk menghindari adanya cacat atau
dibatalkannya akta di kemudian hari.
AbstractNotary in the presence of duty exemption deed reads as stipulated in
article 16 paragraph (7) Notary Law background of this research, for setting
liability in the reading of the deed by the Notary Law Notary in fact led to the
perception as if reading the deed was to be no longer mandatory in nature which
in practice changed from mandatory to facultative because of the rule. The issue
raised is how the implementation of Article 16, paragraph (7) Notary Law, Notary
obligation in the deed read, and whether the responsibility of the notary deed
made when the deed was not read. The purpose of this research is to review the
legislation relating to the Notary in the field are equally set on reading the deed
obligations which are closely related to the authenticity of the deed made. It used
research method aimed at normative juridical examines of the legal principles in
the legislation that is prescriptive. Instead of use of literature research, due to Data
collected with a more literary study conducted on secondary data contained in the
library. Analysis conducted on a sample of cases related to a deed that is not read,
to discover where the location of offenses committed by a notary and then
assessed according to the Act related to the legal basis. Based on the results of
research can be summed up if negligence of in cases not reading the Notary deed
will result in the loss of authentically deed. Deed whom has not only the
authenticity of the deed will be under the hand which of course would be
detrimental to the parties concerned in it. Therefore, the notary function is very
important in relation to the force of law act, requires more supervision of the
Honorary Board or the parties concerned to avoid any defects or cancellation of
the deed at a later date.
