ABSTRAK
Tesis ini mengevaluasi kebijakan komunikasi Pemerintah atas upaya pelestarianangklung, dalam kaitannya dengan diplomasi kebudayaan sebagai bentukkomunikasi internasional. Instrumen angklung sendiri telah diakui sebagaiwarisan kebudayaan tak benda asal Indonesia oleh UNESCO pada November2010 lalu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desainevaluatif menggunakan model studi kasus. Adapun hasil penelitian inimengungkapkan bahwa kebijakan komunikasi Pemerintah sebagaimana dokumenkomitmen yang ditandatangani pada sidang UNESCO tahun 2010 lalu belumterwujud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kebijakan komunikasiyang integratif dari Pemerintah agar pengakuan angklung sebagai warisankebudayaan tak benda ini dapat dioptimalkan sebagai alat diplomasi kebudayaanyang efektif bagi komunikasi internasional Indonesia.

---

Abstract
This thesis was evaluating the government communication policy for thesafeguarding of angklung, regarding to the cultural diplomacy as a form ofinternational communication. UNESCO has approved Angklung instrument itselfas an intangible cultural heritage from Indonesia on November 2010. Thisresearch was using a qualitative method with an evaluated design in a study casemodel. Therefore, the result of this research showed that governmentcommunication policy, as a document of commitment that is signed in theUNESCO convention in the year 2010, hasn?t been accomplished. This researchwas concluding that the integrated communication policy by the government forangklung existence as an intangible cultural heritage was needed to optimize theeffectiveness of cultural diplomacy for the international communication ofIndonesia.