Pembiayaan atas pelaksanaan wewenang dan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari dana desentralisasi. Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga mendapatkan alokasi DAK bidang pendidikan. Peneliti menemukan pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta tahun 2010 sudah efektif jika dilihat dari tingkat ketepatan waktu, ketepatan sasaran, pencapaian target, dan penyerapan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti komunikasi, sumberdaya, disposal, dan struktur bikrokrasi yang melingkupi pelaksanaan DAK. Meski dari segi output pelaksanaan DAK bidang pendidikan di Kota Surakarta sudah efektif, masih terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan pelaksanaan DAK menjadi tertunda, seperti konsistensi kebijakan yang dijabarkan dalam petunjuk teknis dan intervensi lembaga legislatif. Selain itu, aturan dalam petunjuk teknis hendaknya lebih fleksibel sehingga daerah dapat menggunakan DAK sesuai dengan kebutuhannya masing-masing asalkan tetap sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh DAK.
Funding of the implementation of the authority and the business conducted by the local education provided in the spesical allocation fund (DAK) as part of decentralized funds. Surakarta city as one of the autonomous regions in Indonesia are also getting education DAK. Researchers found the implementations of education DAK in Surakarta in 2010 have been effective when viewed from the level of timelines, accuracy target, achievement of targets, and the absorption of the budget. The effectiveness of this implementation is influenced by several factors, such as communication, resource, disposition, and bureaucratic structures and surround the implementation of the DAK. Although the output of the implementation of DAK in Surakarta is effective, there are a number of problems that led to the implementation of DAK to be delayed, such as the consistency of the policies discussed in the technical guidance and legislative intervention. In addition, the rules in the technical guidelines should be more flexible so that area can use the DAK in accordance with their respective needs as long as it remains in line with the objectives to be achieved by DAK.
