Kelahiran UU Perkawinan 1974 tidak terlepas dari peranan berbagai organisasi perempuan Indonesia. Pembentukan UU Perkawinan ini melalui proses yang tidak mudah, karena adanya berbagai tanggapan positif maupun negatif yang datang dari masyarakat. Ketika UU tersebut akhirnya disahkan, ternyata pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Berbagai masalah terkait dengan hal-hal seperti poligami dan perceraian mulai bermunculan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi masyarakat terhadap substansi dari UU Perkawinan itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah didesak untuk mengakomodasi berbagai tanggapan dari masyarakat sehingga seluruh kalangan dapat terlindungi hakhaknya dalam UU Perkawinan 1974.

---

The birth of Marriage Law 1974 was not be separated from the role of Indonesia woman organizations. The forming process of this marriage law was not easy because there were positive and negative responses which came from societies. When the marriage law was be authorized, its implementation did not run well. Many problems related with things such as polygamy and divorcement began to appear. It caused by the differences of societies interpretation against the substance of the law. To solved it, the government was pressed to accommodate many responses from societies, so that all of their rights could be protected in the Marriage Law 1974.