ABSTRAKUUD 1945 pasal 28 H menetapkan bahwa kesehatan adalah hakfundamental setiap warga. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinyahak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidakmampu. UU no.36 Tahun 2009 pasal 50 ayat 4 menjelaskan, dalam meningkatkandan mengembangkan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi sosial,dilaksanakan melalui kerjasama antar Pemerintah dan antar lintas sektor. RSUDKab. Bekasi mengalami permasalahan dalam hal pemulangan dan penguburanpasien PGOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari William N. Dunn danDavid Easton serta Azrul Azwar. Wawancara mendalam dan FGD digunakandalam mencari akar permasalahan dalam siklus masukan-proses-keluaran.Hasilpenelitian menunjukkan dalam proses pemulangan dan penguburan pasien PGOTdiperlukan kebijakan lintas sektoral antara RSUD Kab. Bekasi dengan Dinasterkait salah satunya Dinas Sosial. Diperlukan peran serta stake holder,masyarakat dan komitmen pemerintah, karena PGOT Kab. Bekasi dalam keadaanhidup ataupun meninggal merupakan warga Negara Indonesia yang perludiperhatikan nasibnya.

---

AbstractUUD 1945 pasal 28 H stipulates that health is a fundamental right of everycitizan. State is responsible for arranging the fulfillment of the rights of healthylife for its residents including the poor and unable. Law no.36 of 2009 article 50paragraph 4 explained, in improving and developing health services based onsocial function, implemented through cooperation between governments andbetween sectors. RSUD district of Bekasi have a problem in terms of repatriationand burial of patients PGOT. This study uses the approach of William N. Dunnand David Easton and Azrul Azwar. In-depth interviews and FGDs used in findingthe root causes of the problem in the cycle of the input-process-output. The resultsshowed in the process of repatriation and burial PGOT patients required intersectoralpolicies, between the Hospital District of Bekasi associated with relatedagency, Department of Social Services is one of them. Participation fromstakeholders, community and government commitment is required. BecausePGOT from Bekasi distric, alive or dead is a citizen of Indonesia to consider hisfate.