Dengan telah berakhirnya pelaksanaan SU-MPR 1983 berarti telah genap 12 tahun usia pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Perkembangan politik sampai saat itu sudah tentu diwarnai oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Termasuk di dalamnya hal-hal yang menyangkut proses pembuatan keputusan tertinggi menurut konstitusi UUD 1945, yakni struktur dan mekanisme politik pada MPR-RI sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini mencakup sisten perwakilan dan juga struktur kekuatan politik yang dikembangkan sejak tahun 1966. Bagaimana proses pembuatan keputusan dalam SU-MPR 1983 sangat ditentukan oleh interaksi di antara kekuatan-kekuatan politik yang diakui peranannya. Melalui usaha memahami bentuk interaksi yang mewarnai SU-MPR 1983 tersebut, maka setidak-tidaknya dapat dilihat bagaimana perubahan struktur kekuatan politik yang diperkenalkan oleh pemerintah Orde Orde Baru dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politiknya. Sejalan dengan itu saka tujuan penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana interaksi kekuatan politik yang terjadi dalam SU-MPR 1983, sebagai pengejawantahan dari sisten perwakilan dan struktur kekuatan politik yang ada pada naat itu. Pada penelitian ini digunakan konsep sistem politik birokratis (bureaucratic polity). Konsep mana menyebutkan, bahwa di dalam sistem politik yang demikian unsur-unsur birokrasi pemerintah menainkan peranan dominan dalam setiap proses pembuatan keputusan. Konsep di atas dijabarkan dengan menjadikan distribusi sumber-sumber daya politik sebagai unit analisa. Untuk memperoleh informasi bagi pembahasan masalah ini dilakukan penelitian kepustakaan atas literatur-literatur tentang perkembangan lembaga MPR-RI serta dokumen-dokumen yang memuat data tentang proses berlangsungnya SU-MPR 1983. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perubahan politik yang secara formal terlihat selama pemerintahan Orde Baru melahirkan suatu straktur politik di dalam mana penerintah berperan sebagai pusat serta sumber dari setiap aktivitas politik. Melalui peranan tersebut pemerintah Orde Baru melembagakan struktur kekuatan politik yang didominani oleh unsur-unsur birokrasi pemerintah (terutana ABRI). Dengan demikian pemerintah dapat secara efektif mewarnai serta melakukan kontrol terhadap setiap aktivitas politik. Dalan SU-MPR 1983, hal ini dimungkinkan karena penguasaan sumber daya politik dalam struktur dan mekanisme MPR-RI 1982-1987 berada pada kekuatan-kekuatan politik pеmerintah.

---

With the end of the implementation of the 1983 SU-MPR, it means that the New Order government under the leadership of President Soeharto has completed 12 years. Political developments up to that time were of course determined by the political policies made by the New Order government. This includes matters that cover the highest decision-making process according to the 1945 Constitution, namely the political structure and mechanisms of the MPR-RI as the highest state institution. This includes the representative system and also the political power structure that has been developed since 1966. The decision-making process in the 1983 SU-MPR is largely determined by the interaction between political forces whose roles are recognized. Through efforts to understand the forms of interaction that characterized the 1983 SU-MPR, we can at least see how the changes in the political power structure introduced by The New Order in its political policies. In line with that, the aim of this writing is to see how the interaction of political forces occurred in the 1983 SU-MPR, as an embodiment of the representative system and political power structure that existed at that time. In this research, the concept of a bureaucratic political system (bureaucratic polity) is used. This concept states that in such a political system elements of the government bureaucracy play a dominant role in every decision-making process. The above concept is explained by making the distribution of political resources the unit of analysis. To obtain information for discussing this issue, literature research was carried out on literature on the development of the MPR-RI institution as well as documents containing data on the ongoing process of the 1983 SU-MPR. The results of this research show that the political changes that were formally visible during the New Order government gave birth to a political structure in which the government acted as the center and source of every political activity. Through this role, the New Order government institutionalized a political power structure dominated by elements of the government bureaucracy (especially ABRI). In this way, the government can effectively regulate and control every political activity. In the 1983 SU-MPR, this was possible because control of political resources in the structure and mechanisms of the 1982-1987 MPR-RI rested with the government's political forces.