Skripsi ini membahas mengenai kedudukan ahli yang termasuk salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP belum sepenuhnya diatur mengenai ahli dari pihak non aparat penegak hukum. Hal tersebut tentunya kontradiksi dengan tujuan mencapai kebenaran materiil dalam hukum acara pidana itu sendiri, meskipun secara tidak spesifik KUHAP mengakui eksistensi ahli tersebut dalam Pasal 65. Skripsi ini mencoba menganalisa kedudukan ahli non aparat penegak hukum di dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan KUHAP dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 63/Pid.B/2011/PN.SRG. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

---

This thesis discusses the status of expert evidence, including one that has not been fully recognized in the Criminal Procedure Code is set on a non-party experts from law enforcement officials. It certainly contradicts the goal of achieving accuracy of the criminal law itself, although the Criminal Procedure Code does not specifically recognize the existence of such an expert in Article 65. This thesis tries to analyze the position of non-law enforcement experts in the law of Indonesia under the Criminal Procedure Code of criminal procedure and case studies of State Court Decision No. 63/Pid.B/2011/PN.SRG Sorong. Form of the research is normative juridical. Normative legal research is essentially an activity to make systematization of materials written law. Type of research is descriptive research by conducting literature study and interviews with informants.