Skripsi ini membahas mengenai pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diberikan bagi Barang Operasi Perminyakan dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian problem-identification yang berupaya untuk menengarai suatu masalah dan memperjelas duduk perkaranya. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Hasil penelitian Penulis, Fasilitas ini belum digunakan secara maksimal walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur prosedur pelaksanaan dari Fasilitas ini. Fasilitas yang tersedia saat ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

---

This thesis divulges the execution of Importation Tax and Customs Exemption which is given to Operational Oil and Gas goods in the Upstream Oil and Gas Industry. This research utilizes the normative judicial approach through research of prevailing norms and subsequent legislation and regulations. Further more, this research can be categorized as a problem identification research as it seeks to identify the outlying problem and clarify its root cause. Thus, the nature of this research is descriptive which is to provide a thorough description of all its symptoms and conduct a comparative analysis against applicable law and regulations. Data for this research was mostly obtained from literary research and also interviews with industry sources.

This paper concludes that the current tax and customs exemption scheme has not been utilized to its fullest potential and causes loss both to the Government and the various Production Sharing Contractors despite the fact that procedures for executing this facility has been clearly outlined in relevant government regulations.